Pemerintah melakukan program BLSMuntuk membantu masyarakat yang kurang mampu, namun banyak pihak yang tidak setuju/sepakat akan pengadaan BLSM ini.
Mantan Wali Kota Solo itu mengganggap BLSM tidak memberikan pendidikan
yang baik untuk masyarakat. "Dari dulu saya enggak setuju BLT, yang
balsem (BLSM) ini juga, semuanya,” kata Jokowi di Balai Kota, Senin
(17/6/2013).
Menurut Jokowi, akan lebih bermanfaat pemerintah
memberikan modal usaha kreatif dan produktif agar masyarakat mereka
lebih mandiri. Efek yang ditimbulkan juga dinilai lebih positif.
“Tidak
diberikan dalam bentuk BLSM seperti ini. Memberikan uang cash kan
memberikan pendidikan yang tidak baik untuk masyarakat. Saya ndak ngerti
BLSM tepat sasaran atau enggak. Tapi saya tidak setuju," pungkasnya. (okezone)
"Kenapa harus BLSM,
padahal dampak kenaikan BBM sendiri tidak sementara. Kenaikan BBM dan
BLSM ini juga tidak ada hubungannya, ada atau tidak kenaikan BBM
membantu rakyat miskin itu sudah kewajiban negara," ujar Enny saat
dialog bertajuk "BBM Naik BLSM Cair" di Jakarta, Sabtu.
Enny menilai pemerintah sebaiknya memberikan bantuan yang bersifat produktif seperti pembiayaan dalam bentuk pinjaman lunak untuk usaha, atau pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Kami menolak keras BLSM, kalau kita hitung aja ya 15,5 juta rumah tangga miskin dikali Rp150.000 dikali lima bulan sama dengan Rp11,6 triliun. Belum yang PKH (Program Keluarga Harapan), BSM (Bantuan Siswa Miskin), dan Raskin (Beras untuk rakyat miskin). Ini seperti gerimis, tidak akan ada bekasnya," ujar Enny. (antaranews)
Enny menilai pemerintah sebaiknya memberikan bantuan yang bersifat produktif seperti pembiayaan dalam bentuk pinjaman lunak untuk usaha, atau pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Kami menolak keras BLSM, kalau kita hitung aja ya 15,5 juta rumah tangga miskin dikali Rp150.000 dikali lima bulan sama dengan Rp11,6 triliun. Belum yang PKH (Program Keluarga Harapan), BSM (Bantuan Siswa Miskin), dan Raskin (Beras untuk rakyat miskin). Ini seperti gerimis, tidak akan ada bekasnya," ujar Enny. (antaranews)
Memang jika kita melihat program sebelumnya (BLT) secara real dilapangan, program ini banyak menimbulkan permasalahan, bukan solusi. Di suatu daerah, saya tahu persis bahwa BLT yang ditujukan untuk masyarakat yang tidak mampu, ternyata ada masyarakat yang tergolong mampu yang menerima BLT. Sehingga muncullah ketidakadilan atau ketidakpuasan dari rakyat kecil. Selain itu BLT yang diberikan ternyata kebanyakan tidak digunakan untuk membeli barang-barang pokok tetapi membeli barang-barang sekunder semisal hp, laptop, dan barang lainnnya. Sehingga BLT yang ditujukan untuk mengurangi beban masyarakat dalam membeli barang pokok menjadi alih fungsi. Selain BLT ada juga bantuan pemerintah yaitu Raskin (Beras Miskin), program ini pun juga banyak yang tidak tepat sasaran. Di daerah yang sama, banyak masyrakat yang harusnya mendapatkan jatah tapi ternyata tidak mendapat. Bahkan belakangan ini menurut warga, jatahnya berkurang dan ada yang ditarik (tidak mendapatkan jatah lagi) padahal jumlah warga yang harusnya mendapatkan haknya tidak mengalami penurunan.
Itulah fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap program yang diselenggrakan pleh pemerintah. Dengan melihat bahwa tahun depan adalah tahun politik (pemilu) maka besar kemungkinan program ini adalah mengandung nuansa politis meskipun tidak secara langsung. Plejh karenanya meskipun BBM tetap naik dan BLSM tetap digulirkan, kita sebagai masyarakat yang cerdas harus benar-benar mengawasi pelaksanaan program ini agar benar-benar sampai pada sasaran dan tidak disalahgunakan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar